Rabu, 31 Oktober 2012

Praktik Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

berikut praktik Akuntansi Sektor Publik pada kasus Pemerintah Kabupaten Tanahmas Raya bisa di donlot di sini >>> (kasus Pemkab Tanahmas Raya)

Kamis, 25 Oktober 2012

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN RRC

RRC adalah negara yang menganut paham komunis, oleh karena itu pemerintah, melalui hukum yang ditetapkan oleh Kongres Rakyat Nasional, adalah pengaruh utama dari akuntansi dan auditing. Meskipun sejarah akuntansi di Cina bisa dilacak 2000 tahun yang lalu, pada awal tahun 1900 sistem pembukuan ganda dikenalkan,. Kemudian pada tahun 1940, sistem akuntansi berorientasi barat dilaksanaka pada perusahaan besar dan pelajaran akuntansi di tingkat universitas pun meningkat dipengaruhi oleh UK dan AS. Tetapi RRC pada tahun 1949 berubah drastis dengan pengenalan sistem akuntansi Uni Soviet dan tekanan atas keseragaman dan kontrol terpusat untuk tujuan rencana nasional. Sejak 1978, pendekatan ini telah dimodifikasi mengikuti kebijakan "pintu terbuka" ke dunia luar dan program ambisius Cina untuk meodernisasi. Dengan mereformasi ekonomi yang menuju ke arah orientasi ekonomi telah mendatangkan beberapa reformasi akuntansi. Hukum akuntansi RRC diadopsi pada tahun 1985 dan direvisi pada 1993 dan lagi 1999, ditetapkan prinsip umum yang peduli tentang peran dan lingkungan akuntansi, dan didukung oleh MOF untuk mengeluarkan standar akuntansi.

Rabu, 17 Oktober 2012

Kabupaten atau Kota di Indonesia

Indonesia memiliki 33 Provinsi,tiap-tiap Provinsi memiliki banyak Kabupaten atau Kota...saya tidak mungkin menuliskannya disini karena terlalu banyak...Kalo mau lihat langsung aja nih download datanya >>download sini<<

PERDA APBD KOTA TASIKMALAYA

ini saya kasih bocoran tentang Peraturan Daerah APBD Kota Tasikmalaya >>Klik sini<< cekidot

Rabu, 03 Oktober 2012

RAPBN 2013


RAPBN 2013 dinilai semakin menjauhkan penciptaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah dinilai tidak berpihak kepada rakyat miskin dan tetap mementingkan kepentingan birokrat.


Ketimpangan kebijakan anggaran RAPBN 2013 terlihat ketika pemerintah menganggarkan belanja pegawai untuk 4,7 juta PNS yang mencapai Rp 241,1 triliun. Sebaliknya, anggaran kemiskinan untuk 31 juta penduduk miskin hanya Rp 75,3 triliun atau tiga kali lebih rendah dari belanja pegawai.

Untuk mengetahui rincian RAPBN Indonesia 2013 bisa langsung masuk dan download di >>RAPBN 2013<<

APBN Indonesia 2012


kali ini saya akan me-review APBN 2012.
Ringkasan APBN terdiri dari beberapa pos seperti Pendapatan Negara dan Hibah & Belanja Negara. dengan demikian nantinya kita dapat mengetahui anggaran negara ini surplus atau defisit.

Pada Tahun 2012 sebenarnya negara mengalami kerugian atau defisit sebesar Rp 124.020,0 (dalam miliar).
disini saya akan memberikan sedikit detailnya.

Bagian pertama adalah pos pendapatan negara. Bagian ini terdiri dari dua sumber, yaitu penerimaan dalam negeri dan penerimaan hibah. Pada penerimaan dalam negeri, negara mendapat pemasukan sebesar Rp 1.310.561,6 , Sedangkaan pada bagian penerimaan hibah, negara memperoleh penghasilan sebesar Rp 825,1. Sehingga total penerimaan negara pada APBN Tahun 2012 adalah sebesar Rp 1.311.386,7 (dalam miliar ).

Selanjutnya pada pos belanja negara, ada dua jenis yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama adalah  belanja pemerintah pusat yang memakan biaya Rp 964.997,3. Lalu pada bagian kedua adalah transfer ke daerah yang memakan biaya sebesar Rp 470.409,5. Sehingga total belanja negara pada tahun 2012 memakan biaya sebesar Rp 1.435.406,7 ( miliar rupiah ) berdasarkan APBN tahun 2012.

untuk mengetahui rincian APBN 2012 secara lengkap bisa download di >APBN 2012<

APBD KOTA TASIKMALAYA 2008

APBD adalah.....
rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun Anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember.
APBD terdiri dari :
  • Anggaran Pendapatan, meliputi :
    • Pendapatan Asli Daerah
    • Bagian Dana Perimbangan
    • Lain-lain Pendapatan yang Sah
  • Anggaran Belanja
  • Pembiayaan