RAPBN 2013 dinilai semakin menjauhkan penciptaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah dinilai tidak berpihak kepada rakyat miskin dan tetap mementingkan kepentingan birokrat.
Ketimpangan
kebijakan anggaran RAPBN 2013 terlihat ketika pemerintah menganggarkan belanja
pegawai untuk 4,7 juta PNS yang mencapai Rp 241,1 triliun. Sebaliknya,
anggaran kemiskinan untuk 31 juta penduduk miskin hanya Rp 75,3 triliun atau
tiga kali lebih rendah dari belanja pegawai.
Untuk mengetahui rincian RAPBN Indonesia 2013 bisa langsung masuk dan download di >>RAPBN 2013<<
Tidak ada komentar:
Posting Komentar